REVIEW JURNAL III: AKUNTANSI KOMPARATIF EROPA

Nama         : Ake Hernindya          (20213554)

               Ferisya Wulandari      (23213423)

               Fitri Ningsih          (23213541)

               Imas Ekawati           (24213329)

Kelas        : 4EB19

Beberapa Pengamatan Tentang Standard Praktik Akuntansi

Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Ada empat alasan yang menjelaskan hal ini. Pertama, dikebanyakan negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif. Kedua, secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan. Ketiga, beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan disajikan secara lebih baik hasil. Akhirnya, di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri.

IFRS dalam UNI Eropa

Kecenderungan dalam laporan keuangan menghadapi kearah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan keuangan gabungan.

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas (laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup:

· Kebijakan akuntansi yang diikuti

· Penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting

· Asusmsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi

1. Akuntansi Komparatif: Eropa

Sistem Akuntansi Keuangan Lima Negara

1. Prancis

Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General (undang-undang akuntansi nasional) resmi pada September 1947, yang berisi:

· Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan

· Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban

· Aturan pengakuan dan penilaian

· Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya

· Contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di prancis:

· Counseil National de la Comptabilite (Badan Akuntansi Nasional)

· Comite de la Reglementation Comptable (Komite Regulasi Akuntansi)

· Autorite des Marches Financiers (Otoritas Pasar Keuangan)

· Orde des Experts-Comptables (Institut Akuntan Publik)

· Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (Institut nasional Undang-undang Auditor)

2. Laporan Keuangan

Perusahaan Prancis harus melaporkan hal-hal berikut:

· Neraca

· Laporan laba rugi

· Catatan atas laporan keuangan

· Laporan direktur

· Laporan auditor

2. Jerman

Akuntansi di Jerman terus berubah semenjak akhir PD II. Perintah Uni Eropa keempat, ketujuh, dan kedelapan memasuki undang-undang jerman melalui Comprehensive Accounting Act pada 19 Desember 1985. Berikut hasil dari legislasi:

· Menggabungkan semua persyaratan akuntansi, laporan keuangan, pengungkapan, dan audit jerman ke dalam satu undang-undang

· Undang-undang tunggal ini ditetapkan menjadi buku ketiga dari German Commercial Code (HGB)

· Peraturan ini sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktik eropa

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Undang-undang tahun 1998 tentang kendali dan transparasi (disingkat KonTrag) memperkenalkan persyaratan bagi Menteri Kehakiman untuk mengakui dewan susunan standar nasional untuk memberikan tujuan-tujuan berikut:

· Mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan

· Menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru

· Mewakili jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB

2. Laporan KeuanganPerusahaan Jerman harus melaporkan hal-hal berikut:

· Neraca

· Laporan laba rugi

· Catatan

· Laporan manajemen

· Laporan auditor

3. Republik Ceko

Akuntansi di Republik Ceko telah berubah arah selama beberapa kali, seiring dengan sejarah politik negaranya. Praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir PD II. Metode akuntansi yang detail dan laporan keuangan seragam yang wajib dibuat oleh seluruh perusahaan. Sistem akuntansi keuangan dan biaya yang terpadu menggunakan prinsip penetapan harga yang sama dan prinsip-prinsip lainnya.

Pada tahun 1995 Republik Ceko menjadi anggota pertama pasca-komunis dalamOrganization for Economic Cooperation and Development (OECD). Republik Ceko bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004.

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Commercial Code yang baru dibuat oleh parlemen Ceko pada tahun 1991 dan mulai efektif pada 1 Januari 1992. Dipengaruhi oleh akar undang-undang perdagangan Austria yang lama dan mencontoh pada undang-undang perdagangan Jerman, Commercial Codememperkenalkan sejumlah legislasi dasar yang berhubungan dengan bisnis.

2. Laporan Keuangan

Perusahaan Republik Ceko harus melaporkan hal-hal berikut:

· Neraca

· Akun keuntungan dan kerugian (laporan laba rugi)

· Catatan

4. Belanda

Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relative permisif, tetapi standar praktik professional yang sangat tinggi.

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on AnnualFinancial Statements pada tahun 1970. Isi ketentuan undang-undang tahun 1970 adalah:

· Laporan keuangan tahunan harus menunjukan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokan dan dijelaskan dengan tepat.

· Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.

· Dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.

· Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.

· Informasi keuangan yang komperatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.

2. Laporan Keuangan

Perusahaan Belanda harus melaporkan hal-hal berikut:

· Neraca

· Laporan laba rugi

· Catatan

· Laporan direktur

· Informasi lain yang sudah ditentukan

5. Inggris

Akuntansi di Inggris berkembang sebagai cabang ilmu tunggal yang independen dan secara pragmatis menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Seiring berjalannya waktu, legislasi perusahaan yang berurutan menambah struktur dan ketentuan lain, tetapi masih memungkinkan akuntan memiliki fleksibelitas yang cukup dalam penerapan pertimbangan professional.

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Pada tahun 1981 EU Fourth Directive diimplementasikan, menambah aturan hokum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Undang-undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip akuntasi dasar:

· Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual

· Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah

· Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan

· Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten harus dari tahun ke tahun

· Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung

2. Laporan Keuangan

Perusahaan Inggris harus melaporkan hal-hal berikut:

· Laporan direktur

· Akun laba dan rugi serta neraca

· Laporan arus kas

· Laporan keseluruhan laba rugi

· Laporan kebijakan akuntansi

· Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan

· Laporan auditor

1. Akuntansi Komparatif: Amerika dan Asia

Lima Sistem Akuntansi Keuangan Nasional

1. Amerika Serikat

Akuntansi Amerika Serikat diatur oleh badan sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board-FASB), akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah agensi pemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs (Securities and Exchange Commission-SEC.

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Sistem yang dianut Amerika Serikat tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit periodik keuangan. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk dibawah hokum negara, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar dasar perusahaan tersendiri; secara umum, peraturan tersebut mengandung persyaratan minimal untuk menjaga catatan akuntansi serta publikasi periodik laporan keuangan.

2. Laporan Keuangan

Perusahaan Amerika Serikat harus melaporkan hal-hal berikut:

· Laporan manajemen

· Laporan audit independen

 Laporan keuangan Primer ( Laba rugi, arus kas, laba rugi komperhensif, perubahan ekuitas pemegang saham)

· Diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan

· Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan

· Catatan atas laporan keuangan

· Perbandingan data keuangan selama lima atau sepuluh tahun

· Data triwulan terpilih

2. Meksiko

Pengaruh AS terhadap perekonomian Meksiko meluas hingga akuntansi. North American Free Trade Agreement (NAFTA) memberikan tren baru mengenai kerja sama yang lebih kuat antara organisasi akuntansi Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sebagai pendiri International Accounting Standards Committee (sekarang menjadiInternational Accounting Standard Board), Meksiko juga berkomitmen untuk berkerja sama dengan IFRS. Sekarang Meksiko meruntut pada IASB sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang muncul, terutama dalam kasus di mana tidak tercantum dalam standarisasi Meksiko.

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Mexican Commercial Code dan hokum pendapatan pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan, akan tetapi pengaruh mereka laporan keuangan secara umum tidaklah besar. Standarisasai akuntansi dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standards (Consejo Mexicanopara la Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera-CINIF) CINIF adalah rekanan terencana pada sektor public (swasta) setelah FASB dari AS dan IASB. Secara spesifik, mereka bertujuan untuk menyatukan GAAP Meksiko dengan IFRS.

2. Laporan Keuangan

Perusahaan Meksiko harus melaporkan hal-hal berikut:

· Neraca

· Laporan laba rugi

· Laporan perubahan ekuitas pemegang saham

· Laporan perubahan posisi keuangan

· Catatan

    

3. Jepang

Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarakan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh dari undang-undang pajak penghasilan perusahaan Jepang. Pada setengah awal abad ke-20, pemikiran akuntansi merupakan refleksi adanya pengaruh Jerman; sisa abad selanjutnya adalah pemikiran AS. Kini, efek dari IASB telah terasa, dan pada tahun 2001 terjadi perubahan yang besar dengan adanya pembentukan organisasi pengaturan standarisasi akuntansi sektor swasta.

1. egulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justic (MOJ). Dikembangkan dari hokum komersial Jerman, peeraturan ini diundang-undangkan pada tahun 1890, tetapi tidak diimplementasikan hingga 1899. Proteksi pemegang saham dan kreditor merupakan prinsip dasar, dengan kepercayaan yang tinggi pada patokan harga perolehan. Pengungkapan pada kelayakan kredit dan kemungkinan untuk mendapatkan untung karena distribusi deviden menjadi hal yang diutamakan. Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi.

2. Laporan Keuangan

Perusahaan Jepang harus melaporkan hal-hal berikut:

· Neraca

· Laporan laba rugi

· Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham

· Laporan bisnis

· Catatan

        

4. Cina

Karakteristik dasar akuntansi Cina dimulai sejak pembentukan RRC pada tahun 1949. Cina menerapkan program ekonomi yang sangat terpusat, memperlihatkan prinsip dan pola Marxis meniru sistem kesatuan soviet. Negara mengendalikan kepemilikan, hak guna, dan distribusi untuk semua sarana produksi, dan memberlakukan pelaksanaan dan pengendalian ekonomi yang disiplin.

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

The state Council/Dewan Pemerintahan mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan perusahaan (Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises-FARR). Semua peraturan ini focus pada pembukuan, persiapan laporan keuangan, praktik pelaporan, dan akuntansi keuangan lainnya dan berbagi hal tentang pelaporan. FARR diterapkan bagi semua perusahaan besar sampai perusahaan kecil yang tidak mendapatkan dana dari pihak luar. Dewan keuangan, diawasi oleh dewan pemerintah, merumuskan standar akuntansi dan proses audit.

2. Laporan Keuangan

Perusahaan Cina harus melaporkan hal-hal berikut:

· Neraca

· Laporan laba rugi

· Laporan arus kas

· Laporan perubahan ekuitas

· Catatan

            

5. India

Dari 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosialis pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industry berat dan transportasi.

1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Pengaruh bangsa Inggris meluas pada akuntansi: Pelaporan keuangan ditujukan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan proses audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukun dan profesi akuntansi.

2. Laporan Keuangan

Perusahaan India harus melaporkan hal-hal berikut:

· Neraca dua tahun

· Laporan laba rugi

· Laporan arus kas

· Kebijakan akuntansi

· Catatan

REVIEW JURNAL II : PERKEMBANGAN AKUNTANSI INTERNASIONAL

Nama         : Ake Hernindya          (20213554)

               Ferisya Wulandari      (23213423)

               Fitri Ningsih          (23213541)

               Imas Ekawati           (24213329)

Kelas         : 4EB19

JURNAL	PERKEMBANGAN AKUNTANSI INTERNASIONAL MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD
Volume & Halaman	Vol. 14 No. 2, 2 Juli
Tahun	2009
Penulis :	Rindu Rika Gayamuni

Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (full adoption) standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi.Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi).

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau full adoption (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Pada tahun 2012 tersebut diharapkan Indonesia sudah mengadopsi keseluruhan IFRS, sedangkan khusus untuk perbankan diharapkan tahun 2010. Dengan pencanangan tersebut timbul permasalahan mengenai sejauhmana adopsi IFRS dapat diterapkan dalam Laporan Keuangan di Indonesia, bagaimana sifat adopsi yang cocok apakah adopsi seluruh atau sebagian (harmonisasi), dan manfaat bagi perusahaan yang mengadopsi khususnya dan bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, serta bagaimana kesiapan Indonesia untuk mengadopsi IFRS, mungkinkah tahun 2012 Indonesia mengadopsi penuh IFRS.

Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional Choi, et al. (1999) menyatakan bahwa Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standart harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai Negara.

IASC (International Accounting Stadard Committe) adalah lembaga yang bertujuan merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan (Choi & Mueller, 1998).IFRS (InternasionalFinancial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang: (1). Menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan., (2). menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS., (3). dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Sejarah dan perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS(Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

Di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.

1. Sampai Thn. 1955: Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.

2. Tahun. 1974 : Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.

3. Tahun. 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.

4. Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)

5. Sejak Tahun. 1994 : IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.

6. Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.

7. Tahun. 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya.

Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia

Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB (International Accounting Standards Board). Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS) tersebut. Posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini

(sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS

Sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan International financial reporting standards (IFRS). 5 butir PSAK yang telah direvisi tersebut antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No.50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).

1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994),

2. PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan,

3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna Usaha.

4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu

5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

PSAK yang sedang dalam proses revisi

Ikatan Akuntan Indonesia merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012, untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sedang dalam proses merevisi 3 PSAK berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):

· PSAK 22 : Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS 3 :Business Combination;

· PSAK 58 : Discontinued Operations, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

· PSAK 48 : Impairment of Assets, which is revised by reference to IAS 36 : Impairment of Assets

Perlunya harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia

Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia sudah melakukannya namun sifatnya baru harmonisasi, dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional tersebut. Adopsi standar akuntansi internasional tersebut terutama untuk perusahaan publik.Hal ini dikarenakan perusahaan public merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional tetapi juga secara internasional. Jika ada perusahaan dari luar negeri ingin menjual saham di Indonesia atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar akuntansi yang dipergunakan dalam menyusun laporan.

RINTANGAN DALAM PROSES MENUJU HARMONISASI

Menurut Nobes dan Parker (2002), rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah:

1. Perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara,

2. Kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara

3. Perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara.

KESIMPULAN

1. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia perlu mengadopsi IFRS karena kebutuhan akan info keuangan yang bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.

2. Saat ini, adopsi yang dilakukan oleh PSAK Indonesia sifatnya adalah harmonisasi, belum adopsi secara utuh, namun indonesia mencanangkan akan adopsi seutuhnya IFRS pada tahun 2012. Adopsi ini wajib diterapkan terutama bagi perusahaan publik yang bersifat multinasoinal, untuk perusahaan non publik yang bersifat lokal tidak wajib diterapkan.

3. Perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi sifat adopsi apa yang cocok diterapkan diIndonesia, apakah adopsi secara penuh IFRS atau adopsi IFRS yang bersifat harmonisasi yaitu mengadopsi IFRS disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sistem pemerintahan di Indonesia.

4. Untuk mencapai adopsi seutuhnya (full adoption) pada 2012, tantangan terutama dihadapi oleh kalangan akademisi dan perusahaan di Indonesia. Jika ingin full adoption IFRS pada tahun 2012, berarti sebelum tahun 2012 kalangan akademisi khususnya bidang akuntansi harus siap terlebih dahulu terhadap perubahan ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap kurikulum, silabi, dan literatur.

5. Adopsi seutuhnya terhadap IFRS, berarti merubah prinsip-prinsipakuntansi yang selama ini telah dipakai menjadi suatu standar akuntansi berlaku secara internasional.

REVIEW JURNAL 1 : AKUNTANSI INTERNASIONAL

Nama         : Ake Hernindya          (20213554)

               Ferisya Wulandari      (23213423)

               Fitri Ningsih          (23213541)

               Imas Ekawati           (24213329)

Kelas         : 4EB19

Tema	Akuntansi Internasional
Nama Jurnal	Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Volume / Halaman	Vol. 9, No.2 / 43 - 52
Nama Penulis	I Made Narsa
Judul Jurnal	STRUKTUR META TEORI AKUNTANSI KEUANGAN (Sebuah Telaah dan Perbandingan antara FASB dan IASC)
Tahun Jurnal	2007
Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk membahas struktur meta teori yang dipergunakan oleh FASB dan IASC dalam mengembangkan rerangka konseptual, menelaah perbedaan-perbedaan mendasar, menganalisis hambatan-hambatan yang dialami serta mengidentifikasi upaya-upaya yang harus dilakukan agar IFRS diterapkan oleh negara-negara anggota. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan rerangka dasar yang diatur dalam FASB dan IASC dan kemudian menganalisa hambatan yang timbul dengan adanya penerapan IFRS dan mengidentifikasi bagaimana hambatan tersebut dapat diselesaikan.
Metode Penelitian	a. Pengukuran variabel  :   – b. Metode analisis  :  Jenis penelitian yang digunakan adalah Membandingkan rerangka dasar yang diatur dalam FASB dan IASC dan kemudian menganalisa hambatan yang timbul dengan adanya penerapan IFRS dan mengidentifikasi bagaimana hambatan tersebut dapat diselesaikan. c.  Objek :  Standar Akuntansi Negara di Dunia
Hasil Penelitian	Hasil analisis dari jurnal ini menunjukkan bahwa FASB dan IASC dalam menyusun standar sama-sama berbasis pada meta teori akuntansi keuangan, yang menempatkan tujuan pelaporan pada tingkat paling tinggi. Rerangka konseptual FASB merupakan dasar teoritis pengembangan standar akuntansi di Amerika Serikat, sehingga memasukkan konteks lingkungan. Tetapi rerangka konseptual IASC yang menjadi landasan teoritis pengembangan standar akuntansi keuangan internasional, konteks lingkungan menjadi tidak relevan.
Kesimpulan	Terdapat beberapa perbedaan antara kedua rerangka konseptual tersebut, yaitu pertama pernyataan tujuan, dimana FASB menyatakan tujuan pelaporan keuangan, sementara IASC menyatakan tujuan laporan keuangan. Kedua, fokus utama pelaporan menurut FASB adalah investor dan kreditor, sementara IASC tidak fokus pada salah satu kelompok tertentu. Ketiga, Asumsi dasar dan konsep modal dan konsep pemeliharaan modal, secara eksplisit dinyatakan terpisah oleh IASC, sementara FASB menggunakan konsep-konsep tersebut pada setiap konsep yang diajukan sebagai penjelasan, argumen, dan penalaran. Penerapan IFRS ternyata mengalami hambatan yang sangat serius, karena banyak sekali terdapat perbedaan antar negara-negara anggota, baik dalam konteks sosial budaya, hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sistem pemerintahan, sistem pajak, dan lain sebagainya. IASC harus mengupayakan pengakuan dari International Organization of Securities Commissions, supaya perusahaan-perusahaan yang melakukan cross-border listing menggunakan IFRS. Hal ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan listing di mancanegara. Hal lain yang dapat dilakukan IASC adalah melakukan restrukturisasi badan penyusun standar untuk mendorong kemandirian baik dari segi dana maupun operasinal.

Setidaknya Aku

Setidaknya bukan aku yang mencintai lalu kemudian melukai. Setidaknya bukan aku yang mengucap janji lalu kemudian mengingkari. Setidaknya bukan aku yang mengatakan tak akan kemana-mana lalu menghilang entah kemana. Setidaknya bukan aku yang bilang rindu lalu membuat segalanya menjadi pilu. Setidaknya bukan aku yang mengangankan masa depan lalu membuat kita kehilangan jalan pulang. Setidaknya bukan aku yang lebih dulu mencoba memiliki lalu pergi tak tahu diri. Setidaknya bukan aku yang bilang; aku menyayangimu–lalu menaburkan duka setelahnya. Setidaknya bukan aku yang tiba-tiba datang lalu bertingkah seperti seseorang yang hilang ingatan. Setidaknya bukan aku yang berbicara manis lalu membisu dalam kepahitan berkepanjangan.

Kamulah yang berdiri di situ. Di posisi yang tidak pernah aku inginkan. Tetapi jangan lupa kalau aku juga tetap ikut menelan setiap bahagianya. Karena tidak ada patah hati yang dilewati oleh sebagian hati. Saat kamu mengingkari, maka aku akan ikut tersakiti. Saat kamu yang memilih untuk berlaku salah, maka aku akan ikut merasakan lelah. Saat kamu memilih untuk berhenti mencintai, maka hidupku pun seketika ikut berhenti berputar. Walau aku tak ingin merasakannya, mereka tetap memelukku tanpa jeda.

Memang aku yang menyayangimu dengan sungguh-sungguh dan kamu sekarang tidak memperdulikannya. Memang aku yang memilih mempercayaimu dengan seutuhnya percaya dan kamu tidak pernah memintanya. Namun, apakah kamu tidak pernah punya keberanian untuk mengakhiri ini semua dengan lebih bijaksana? tanpa perlu menghilang. Tanpa perlu dengan sengaja menghapusku diam-diam. Tanpa perlu membuat kita menjadi dua orang yang tidak lagi saling menyapa. Tanpa perlu membuat rindu menjadi sesuatu yang begitu berat untuk dihadapi. Tanpa perlu membuat luka kehilangan keinginannya untuk terlupa. Tanpa perlu membuat sesal menjadi sesuatu yang tak juga usai. Tanpa perlu membuat benci menjadi pelarian dari cinta yang tiba-tiba kehilangan rumahnya.

Aku tak pernah ingin membuatmu menjadi seseorang yang begitu menyakitkan untuk diingat. Aku tak pernah ingin membuatmu menjadi seseorang yang begitu sulit untuk dilupakan. Aku tak pernah ingin membuatmu menjadi seseorang yang terlalu kurindu hingga sesak dadaku. Aku tak pernah ingin membuatmu menjadi seseorang yang terlupa karena pada akhirnya aku lelah berdoa. Aku tak pernah ingin membencimu–karena aku tidak punya pilihan lain untuk mengakhiri segalanya.

Cinta memang bukanlah sesuatu yang bisa kita genggam dan serta merta kita tak pernah akan kehilangannya. Cinta memang bukanlah sesuatu yang bisa kita percaya dan serta merta kita tak akan pernah kecewa. Cinta punya banyak wajah, punya banyak kepentingan, punya banyak angan-angan, punya banyak keputusan–yang mungkin tidak pernah kita bayangkan bahwa cinta mampu memilih itu.

Dan bukan lantas kita tak pernah pantas untuk dilukai. Karena luka adalah bagian dari hidup yang perlu ada untuk kita jalani. Agar kita bisa melihat segala kebaikan dengan lebih berharga. Agar kita bisa menerima janji dengan lebih bijaksana. Agar kita bisa senantiasa mencintai dengan sepenuh kejujuran–karena kita tahu bahwa kebohongan adalah wajah cinta yang paling rendah.

sumber : Falafu - Memberi Jarak Pada Cinta

Risol Roti Tawar Gulung Isi Tuna Mayo

Assalamualaikum...


Kali ini saya akan share tulisan tentang masakan yaitu mebuat Risol Roti Tawar Gulung Isi Tuna Mayo yang tadi pagi nongol di instagram saya :D kelihatannya sih enak hehehe

Hasil Jadi : 7 pcs

Bahan Utama :

7 lembar roti tawar tanpa kulit

Bahan Pelapis :

1 butir telur, kocok lepas

Secukupnya tepung roti

Bahan Isi :

1 kaleng tuna (pilih jenis Tuna in Oil)

4 butir bawang merah, iris

2 bungkus kecil mayonaise isi 25 gr (me : merk maestro)

Secukupnya bubuk cabai

Secukupnya keju parut

Cara Membuat :

1. Tumis bawang merah hingga wangi dengan minyak dalam kaleng kemudian masukkan tuna. Masak hingga matang, taruh di dalam mangkok

2. Masukkan keju parut, bubuk cabai dan moyonaise. Aduk rata, Gilas roti tawar. Ambil 1 sdm tuna mayo, letakkan di 4/5 bagian roti. Sisakan 1/5 bagian roti untuk di lem menggunakan telur kocok, agar roti menempel sempurna.

3. Lalu gulingkan risol gulung pada telur, kemudian gulingkan lagi dalam wadah yang berisi tepung roti.

4. Goreng hingga kuning keemasan. Angkat & tiriskan

5. Sajikan bersama saos sambal lebih yahuddd👌🏻

sumber instagram @olinyolina

Etika Dalam Kantor Akuntan Publik

1. Etika Bisnis Akuntan Publik

Etika Bisnis merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

A. Independensi, integritas, dan obyektivitas

• independensi. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance)
• Integritas dan Objektivitas, Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

B. Standar umum dan prinsip akuntansi Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI :

• Kompetensi Profesional : Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional
• Kecermatan dan Keseksamaan Profesional : Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
• Perencanaan dan Supervisi : Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
• Data Relevan yang Memadai : Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
• Kepatuhan terhadap Standar : Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

2.  Tanggung Jawab Sosial Kantor Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis

Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai Entitas Bisnis bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Sebagai entitas bisnis layaknya entitas – entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk ”uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada Kantor Akuntansi Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakn kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik.

3. Krisis dalam Profesi Akuntansi

Krisis dalam profesi akuntan publik dapat terjadi karena kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini, padahal apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia jasa profesi ini sangat dibutuhkan dan apabila kondisi ini terjadi maka akan mengancam eksistensi profesi ini.

Profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau attestor bertindak di jalan yang salah, opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Suatu penggunaan untuk akuntan akan mengenakkan pajak preparers dan wartawan keuangan tetapi fungsi audit yang menjadi jantungnya akuntansi akan memotong keluar dari praktek untuk menyumbangkan hampir sia – sia penyalahgunaannya. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap auditor-auditor yang sedang bekerja untuk melaksanakan pengawasan intern, keuangan, administratif, penjualan, pengolahan data, dan fungsi pemasaran diantara orang banyak. Akuntan publik merupakan suatu wadah yang dapat menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi ataupun audit. Perbedaan akuntan publik dengan perusahaan jasa lainnya yaitu jasa yang diberikan oleh KAP akan digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan. Kewajiban dari KAP yaitu jasa yang diberikan dipakai untuk make decision atau memiliki tanggung jawab sosial atas kegiatan usahanya.

Bagi akuntan berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur, maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Perilaku etis ini akan memberi manfaat yang lebih bagi manager KAP dibanding bagi karyawan KAP yang lain. Kesenjangan yang terjadi adalah selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu terdapat kesenjangan diatara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya.

4.  Regulasi dalam Rangka Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik

Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak etis maka perlu adanya penanganan terhadap tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan. Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keselurahan kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen disamping kompartemen akuntan publik. Perlu dipikir kode etik yang menyangkut akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan negara (BPKP, BPK, pajak).

Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasannya yang menyangkut akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering diangap sebagai pelanggaran kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap SAK. Terlepas dari hal tersebut diatas untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 s/d 1994 yaitu :

1. Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interprestasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI, hotel Daichi 15 juni 1994 di Jakarta dan kongres ke-7 di Bandung dan masih terus dansedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini.
2. Proses peradilan baik oleh badan pengawas profesi maupun dewan pertimbangan profesi dan tindak lanjutnya (peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI).
3. Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada badan pengawasan profesi atas pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas.

Perkembangan terakhir dalam etika bisnis dan profesional

          Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di amerika srikat pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode, yaitu :

1)    Situasi Dahulu Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain, menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.

2)   Masa Peralihan: Tahun 1960-an Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai prsiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan), pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama busines and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

3)   Etika Bisnis Lahir di AS: Tahun 1970-an Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu: – Sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis – Terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.

4)   Etika Bisnis Meluas ke Eropa: Tahun 1980-an Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama kali ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat, yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada tahun 1987 didirikan pula European Ethics Network (EBEN), yang digunakan sebagai forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional.

5)   Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: Tahun 1990-an Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah Institute of Moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekkan oleh Management Center of Human Values yang didirikan oleh dewan direksi dari Indian Institute of Management di Kalkutta tahun 1992. Lalu pada 25-28 Juli 1996, telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) di Tokyo. Di Indonesia sendiri, pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis danekonomi kapitalismesemenjak kejatuhankomunisme. Maka, kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti. Kini bisnistelah menjadibesar meninggalkan bisnis tradisional yang semakin terdesak, bahkan teraksisikan. Kekayaan perusahaan swasta di berbagai negara dapat melebihi kakayaan negara.

5. Peer Review

Peer review adalah proses regulasi oleh sebuah profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu-individu yang berkualitas dalam bidang yang relevan. Metode peer review bekerja untuk mempertahankan standar, meningkatkan kinerja dan memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis peer review sering digunakan untuk menentukan kesesuaian sebuah makalah akademis untuk publikasi.

sumber : https://josuavssitorus.wordpress.com/2016/01/04/etika-dalam-kantor-akuntansi-publik/

Etika Dalam Auditing

1. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan hal yang mutlak dijaga oleh semua profesi tak terkecuali auditor. Menurunnya kepercayaan publik terhadap auditor dapat membuat auditor tersebut kehilangan banyak kliennya. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki sikap independensi, yaitu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain dalam hal bersikap maupun dalam hal mengambil keputusan. Auditor harus independen secara nyata dan independen dalam penampilan. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, dan memiliki kewajiban untuk bertindak dalam melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan mendemonstrasikan komitmennya sebagai profesional. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan publik anggota harus menjalanlan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi.


2. Tanggung Jawab Auditor Kepada Publik

Profesi akuntan di dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib dengan menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Auditor harus memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Tanggung jawab disini sangat penting bagi auditor. Publik akan menuntut sikap profesionalitas dari seorang auditor, komitmen saat melakukan pekerjaan. Atas kepercayaan publik yang diberikan inilah seorang akuntan harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan.

3. Tanggung Jawab Dasar Auditor

Ada 5 tanggung jawab dasar yang harus dimiliki seorang auditor, diantaranya adalah

• Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan : Seorang auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjan yang ia lakukan, agar apa yang telah dilakukan oleh auditor dapat dibaca oleh yang berkepentingan.
• Sistem Akuntansi : Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
• Bukti Audit : Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional. Dan harus memperoleh bukti yang sangat bermanfaat dalam mengaudit laporan keuangan.
• Pengendalian Intern : Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.
• Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan : Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

4, Independensi Auditor

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi akuntan publik mencakup 4 aspek, yaitu :

• Independensi sikap mental : Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.
• Independensi penampilan : Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik.
• Independensi praktisi (practitioner independence) : Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan progran, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.
• Independensi profesi (profession independence) : Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

5. Peraturan Pasar Modal dan Regulator mengenai Independensi Akuntan Publik

Penilaian kecukupan peraturan perlindungan investor pada pasar modal Indonesia mencakup beberapa komponen analisa yaitu;

1. Ketentuan isi pelaporan emitmen atau perusahaan publik yang harus disampaikan kepada publik dan Bapepam
2. Ketentuan Bapepam tentang penerapan internal control pada emitmen atau perusahaan publik,
3. Ketentuan Bapepam tentang, pembentukan Komite Audit oleh emiten atau perusahaan publik
4. Ketentuan tentang aktivitas profesi jasa auditor independen.

Seperti regulator pasar modal lainnya Bapepam mempunyai kewenangan memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, window dressing, serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan keaslian data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten.

Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain adalah Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya.
2. Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan.
3. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.
4. Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.
5. Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah orang yang termasuk dalam penugasan audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi yaitu: rekan, pimpinan, karyawan professional, dan/atau penelaah yang terlibat dalam penugasan.

sumber : https://safiram.wordpress.com/2015/12/08/etika-dalam-auditing/