Mengapa Ada yang Tidak Shalat tapi Tetap Jaya, sedang Mengapa Ada yang Shalat tapi Tidak Kunjung Jaya?

Latihlah diri untuk senantiasa beribadah dengan tujun keridhaan Allah


Saudaraku, ada manusia yang kadang bertanya, mengapa si fulan tidak shalat tapi tetap jaya, sedangkan si fulan shalat, tapi tidak kunjung jaya?


jawaban pertama, shalat jangan diukur dari hasil materi. shalat bukan untuk kejayaan dan bukan shalat yang menjadikan anda kaya serta sejahtera. yang menjadikan anda kaya dan sejahtera adalah kemauan, bekerja keras, bekerja cerdas, dan berusaha.
shalat hanya -maaf saya memakai kosa kata "hanya"- menjadikan kekayaan, keberhasilan, dan kesuksesan yang diraih, menjadi berkah. enak dinikmati hasilnya. karena banyak, kekayaan yang tidak mendatangkan keberkahan buat pemiliknya. karena banyak kesuksesan yang tidak mendatangkan kenikmatan buat si penggenggamnya.


jawaban kedua, kalau seseorang jaya, sedang ia tidak shalat, maka ia bisa lebih jaya kalau ia shalat. kalau seseorang susah, sedang ia shalat, maka ia tambah susah kalau tidak shalat.


jawaban ketiga, pertanyaan yang demikian itu, "mengapa si fulan tidak shalat tapi tetap jaya sedangkan si fulan shalat tapi tidak jaya", adalah pertanyaan yang cengeng.
kunci semuanya adalah koreksi diri, jujur diri, dan perbaikan diri. koreksi kenapa sampai begitu. kenapa kok sudah shalat tetap miskin. bisa jadi, kita memang shalat, tapi kita malas berusaha. berharap rezeki turun dari langit, blek, begitu.
bisa jadi kita memang shalat, tapi sajadah kita, rumah kita, dibangun lewat barang yang haram. bisa jadi pula, kita memang shalat, tapi disaku kita terdapat isim, dirumah kita terdapat jimat, ya percuma shalatnya. tidak diterima!!



lantas kenapa orang lain jaya? itu yang harus kita pelajari, bukan justru kita irikan. intip rahasia jalan hidupnya. intip rahasia kecil kesuksesannya. tapi demi Allah, tidak ada kebahagian orang yang kaya tapi tidak shalat. apalagi bila kekayaan itu ia dapat dari memiskinkan orang lain. dan demi Allah juga, tidak semua orang yang kaya adalah orang yang senang. itu mah penglihatan kita saja.
kita tidak tahu, banyak yang rumahnya luas, banyak yang rumahnya megah, tapi rumah itu menjadi lautan air mata tak bahagia. banyak yang memiliki uang banyak, tapi akhirnya uang yang banyak itu justru menjadi malapetaka buat dirinya dan keluarganya.


coba perhatikan hal berikut ini. sebelum punya uang, si fulan hidupnya sederhana. setelah memiliki uang banyak, ia jadi sombong, ia main judi, ia main wanita, ia malah tambah haus dengan uang: adalah hal yang mungkin saja terjadi.


jadi, dalam kehidupan ini, janga melihat kaya dan miskinnya, tapi lihatlah keberkahaannya.
kaya, tidak berkah, adalah jauh lebih menderita daripada sekedar miskin tapi hidup penuh ketenangan.


sekarang, tidak usah lagi bertanya pertanyaan cengeng tersebut. malah kita harus membuktikan bahwa kita bisa kaya, bisa pula tenang serta berkah, dengan shalat, dan dengan menjadikan kekayaan kita itu berkah juga buat orang banyak.


mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberi Allah kekuatan untuk memelihara shalat. aamiin :)



Sumber : Buku Temukan Penyebabnya Temukan Jawabannya (Ust. Yusuf Mansur)

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

ANNISA TRIANA     21213162

EYDELA MEIDINA    23213012

IMAS EKAWATI      24213329

MAHARANI DARAJATI 25213218

UMMU SALAMAH      29213055

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah hampir 69 tahun Indonesia merdeka, akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia belum juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah.Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa penjajahan hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada.

PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN

1. Masa Pendudukan Belanda

Pada tahun 1580 Portugis diduduki oleh Spanyol, sementara itu Belanda terlibat perang kemerdekaan melawan Spanyol pada tahun 1568-1648, maka oleh Spanyol para pedagang Belanda tidak diizinkan membeli rempah-rempah yang berpusat di Lisabon. Para pedagang Belanda kemudian berusaha mencari sendiri pusat rempah-rempah di dunia timur.Para petualang Belanda beruntung karena mereka memperoleh informasi perjalanan bangsa Portugis ke Asia dan Indonesia dari Jan Huygen Van Linschoten, yaitu seorang penjelajah Belanda yang ikut pelayaran Portugis sampai di Indonesia.

Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dengan empat kapal berawak kapal 249 orang mendarat di Banten.Kehadiran Belanda di Indonesia mengawali penjajahan di Indonesia, ditandai dengan terbentuknya VOC (Verenigde Oost Indishe Compagnie) pada tahun 1602. Oleh pemerintahan Belanda, VOC diberi Oktroi (hak-hak istimewa) sebagai berikut :

 a. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia

 b. Monopoli perdagangan

 c. Mencetak uang dan mengedarkan uang sendiri

 d. Mengadakan perjanjian

 e.  Menaklukan perang dengan negara lain

 f.  Menjalankan kekuasaan kehakiman

 g.  Pemungutan pajak

 h.  Memiliki angkatan perang sendiri

 i.  Mengadakan pemerintahan sendiri

Untuk melaksanakan kekuasaan di Indonesia, diangkatlah jabatan Gubernur Jendral VOC, yaitu :

•   Pieter Both, merupakan Gubernur Jendral VOC pertama yang     memerintah pada tahun 1610-1619 di Ambon
•   Jan Pieterzoon Coen, merupakan Gubernur Jendral VOC kedua     yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta.

Cara Belanda memperoleh monopoli perdagangan di Indonesia antara lain, yaitu :

 1)   Melakukan pelayaran hongi untuk memberantas penyelundupan.        Tindakan yang dilakukan VOC adalah merampas setiap kapal          penduduk yang menjual langsung rempah-rempah kepada pedagang      asing, seperti Inggris, Perancis, dan Denmark.

 2)    Melakukan ekstirpasi, yaitu penebangan tanaman milik rakyat.      Tujuannya adalah mempertahankan agar rempah-rempah tidak          merosot bila hasil panen berlebihan.

 3)   Perjanjian dengan raja-raja setempat, terutama yang kalah        perang wajib menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC          dengan harga yang ditetapkan VOC. Penyerahan wajib itu            disebut “Verplichte Leverantien”.

 4)    Rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak yang            disebut dengan istilah “Contingenten”.

Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC banyak mempergunakan tenaga Bupati, sedangkan bangsa Cina dipercaya untuk pemungutan pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun lamanya. Pada pertengahan abad ke 18, tepatnya tanggal 31 Desember 1799, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Kemunduran itu disebabkan karena :

1) Persaingan dagang dari bangsa Perancis dan Inggris,

2)  Penduduk di Indonesia, tertutama Jawa telah menjadi              miskin, sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang          dijual oleh VOC,

3) Perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli              perdagangan VOC,

4) Pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan                  kecurangan-kecurangan akibat dari gaji yang diterimanya          terlalu kecil,

5) VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar                untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang                jumlahnya cukup besar untuk memenuhi pegawai daerah-              daerah yang baru dikuasai, terutama di Jawa dan Madura.

Situasi di Eropa membawa perubahan pemerintahan di Belanda.Pada tahun 1975 tentara Perancis menyerbu Belanda, sehingga Pangeran Willem V melarikan diri ke Inggris.Kerajaan Belanda selanjutnya dipimpin oleh Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, kaisar Perancis.Louis Napoleon kemudian mengangkat Gubernur Jendral untuk memerintah daerah Kolonial Hindia Belanda bersama Herman Willem Daendels.

• Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels di Indonesia (1808-1811)

Pada masa H.W Daendels berkuasa, Perancis bermusuhan dengan Inggris dalam perang koalisi di Eropa.Maka tugas utama H.W Daendels di Hindia Belanda adalah mempertahankan pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Tugas H.W Daendels dan langkah-langkah yang ditempuh di Indonesia dalam Bidang Keuangan/Ekonomi adalah sebagai berikut :

a. Mengeluarkan mata uang kertas,

b. Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga      muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang      Cina, Arab, dan Belanda,

c. Meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara sebelumnya yaitu,    memborongkan pungutan pajak, contingenten, dan penanaman kopi.

• Masa Pemerintahan Thomas Stamfort Raffles di Indonesia (1811-1816)

Pada tahun 1811-1816 pimpinan Inggris di India yaitu Lord Muito memerintahkan Thomas Stamfort Raffles yang berkedudukan di Penang untuk menguasai pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui kapitulasi tuntang. Isi kapitulasi tuntang adalah :

1. Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris

2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris

3. Orang Belanda dapat dijadikan pegawai Inggris

Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur dengan tugas mengatur pemerintahan dari peningkatan perdagangan dan keamanan. Tugas Raffles di Indonesia dalam Bidang Perekonomian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan sistem sewa tanah (Land Rente), tindakan ini        didasarkan pada pendapatan bahwa pemerintah Inggris adalah        yang berkuasa atas semua tanah, sehingga penduduk yang            menempati tanah wajib membayar pajak.

b. Meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda, misalnya          penjualan tanah kepada swasta, serta penanaman kopi.

c. Melakukan penanaman bebas dan melibatkan rakyat ikut serta        dalam perdagangan.

d. Memonopoli garam agar tidak dipermainkan dalam perdagangan        karena sangat penting bagi rakyat.

e. Menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi.

Setelah Napoleon Bonaparte dapat dikalahkan dalam pertempuran di Leipzig dan kemudian tertangkap, maka pada tahun 1814 melalu Konvensi London (Perjanjian London), Inggris mengembalikan semua daerah kekuasaan Belanda yang pernah dikuasai oleh Inggris. Akan tetapi, Raffles tidak setuju terhadap keputusan-keputusan itu.Ia meletakan jabatannya dan digantikan oleh Letnan Gubernur Jendral John Fendall.Pda tahun 1816 John Fendall menyerahkan wilayah jajahan di Indonesia kepada Belanda.

Setelah dilakukan perjanjian antara Inggris dengan Belanda pada Konvensi London (1814), daerah jajahan di Indonesia dikembalikan kepada Belanda.Untuk mengurus pengembalian itu, dikirim komisi Jendral yang terdiri atas Van der Capellen, Elout, dan Buyskes (1816).

Tugas komisi Jendral itu sangat berat, yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan perekonomian.Perbaikan ekonomi ini bertujuan agar dapat mengembalikan utang-utang Belanda yang cukup besar akibat perang-perang yang dilakukan dalam menghadapi Napoleon maupun perang-perang yang dilakukan dalam menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya itu, berbagai tantangan muncul, yaitu menghadapi perekonomian yang buruk, persaingan dagang bangsa Inggris, sikap bangsa pribumi yang memusuhi bangsa Belanda.Bangsa pribumi tidak ingin dijajah lagi dan ingin merdeka seperti yang dialami pada zaman Sriwijaya dan Majapahit.

Jika ditinjau dari sejarah Indonesia, sejak tahun 1816 sampai tahun 1900, bangsa Indonesia sudah jelas menentang masuk dan berkuasanya bangsa asing termasuk bangsa Belanda.

Pertentangan yang terjadi antara bangsa-bangsa di Indonesia dengan bangsa Belanda disebabkan karena :

a. Kebencian golongan raja dan bangsawan pribumi terhadap            pemerintah Belanda yang menyebabkan kemunduran kekuasaan          mereka.

b. Kebencian golongan pedagang pribumi terhadap Belanda yang        mematikan mata pencaharian mereka.

c. Kebencian terhadap Belanda berdasarkan agama, seperti            meletusnya Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, dan      lain sebagainya.

Untuk menghadapi pertentangan yang kuat dari bangsa-bangsa di Indonesia, Belanda menindasnya dengan jalan perang colonial dan politik devide et impera, yaitu memecah belah bangsa Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya permusuhan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia.

• Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa (Tahun 1830)

    Berlakunya Sistem Tanam Paksa dan ketentuan-ketentuan pokok       dalam tanam paksa adalah :

    a. Penduduk diharuskan menyediakan sebagian tanahnya untuk          tanaman yang laku dijual ke Eropa

    b. Tanah yang dipergunakan tidak melebihi 1/5 tanah yang            dimiliki penduduk desa

    c. Waktu untuk memelihara tanaman tidak melebihi waktu yang          dipergunakan untuk memelihara tanaman padi

    d. Bagian tanah yang ditanami tersebut bebas pajak

    e. Bila hasil bumi melebihi nilai pajak yang harus dibayar          rakyat, maka kelebihan hasil bumi tersebut diberikan              kepada rakyat

    f. Jika gagal panen yang tidak disebabkan oleh kesalahan            petani maka kerugian ditanggung pemerintah

    g. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja di kebun, pabrik,        atau pengangkutan untuk kepentingan Belanda

    Penyimpangan terhadap aturan tanam paksa menimbulkan reaksi,     berbagai pihak menuntut dihapuskannya sistem tanam paksa.         Reaksi terhadap penyimpangan tanam paksa antara lain :

    a. Golongan humanis yang berjuang untuk kemanusiaan yaitu :

       - Baron Van Houvel, seorang pendeta yang mengungkapkan              kesengsaraan rakyat akibat tanam paksa, baik di majalah,          forum pertemuan, maupun di DPR Belanda

       - Eduard Douwes Dekker dengan nama samara Multatuli

    b. Golongan penguasa swasta Belanda yang menghendaki adanya          kebebasan berusaha di Indonesia melalui siding parlemen di        Belanda.

• Sistem Usaha Swasta

    Dengan kemenangan golongan liberal di parlemen Belanda maka       mulai ditetapkan sistem ekonomi liberal yang ditandai dengan     masuknya modal asing ke Indonesia, masa itu disebut Politik       Pintu Terbuka atau Politik Ekonomi Liberal Kolonial dilandasi     oleh beberapa undang-undang antara lain :

    a. Compatabiliteitswet tahun 1867 yang menyatakan bahwa              anggaran belanja Hindia-Belanda harus ditetapkan dengan          undang-undang, jadi dengan persetujuan parlemen Belanda.

    b. Suikerwet 1870 (undang-undang gula) berisi ketetapan bahwa        tanaman tebu sebagai tanaman monopoli pemerintah                  berangsur-angsur akan dihilangkan sehingga di pulau Jawa          dapat diusahakan oleh pengusaha swasta.

    d. Agrarichwet 1870 (undang-undang agraria) berisi sebagai          berikut :

       - Tanah di Indonesia dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu              tanah rakyat dan tanah pemerintah

       - Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang sifatnya            bebas dan tanah desa yang tidak bebas. Tanah rakyat              tidak boleh dijual kepada bangsa asing, tetapi hanya              boleh disewakan

       - Tanah pemerintah dapat dijual untuk tanah milik                  eigendom) atau disewakan selama 75 tahun

Adapun tujuan dari Undang-Undang Agraria adalah melindungi petani agar tidak kehilangan tanahnya serta membuka peluang orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.

2. Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 tentara Hindia-Belanda menyerah       tanpa syarat kepada pihak Jepang di Kalijati.Dengan demikian,   Belanda menyerahkan seluruh wilayah Hindia-Belanda kepada       pemerintah bala tentara Jepang.

Kedatangan tentara Jepang pada mulanya mendapat sambutan baik oleh sebagian rakyat Indonesia karena mereka datang dengan semboyan  sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun pendudukan Jepang di Indonesia dalam beberapa bulan saja telah menunjukkan kekejamannya.Bala tentara Jepang melakukan penindasan, pemerasan tenaga, perampasan kekayaan alam, dan sebagainya.

Dalam usaha mengembalikan simpati rakyat Indonesia di bidang ekonomi, Jepang menjalankan politik dumping, yakni menjual barang-barang dengan harga lebih murah di luar negeri daripada di Jepang sendiri.

Aspek kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang adalah sebagai berikut :

> Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Jepang           diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha untuk         menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah       untuk industry Jepang. Dalam rangka untuk mewujudkan ambisinya   melaksanakan konsep ekonomi Hakko Ichiu bahwa Jepang             berkeinginan untuk menjadikan seluruh kawasan Asia Pasifik ada   di bawah kendali Jepang dengan Asia Pasifik Timur Raya.

> Pemerintah pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-       peraturan untuk menjalankan ekonomi. Semua harta benda dan       perusahaan perkebunan Sekutu disita dan perusahaan vital         seperti pertambangan, telekomunikasi, dan perusahaan             transportasi langsung dikuasai pemerintah Jepang. Jepang juga     mengadakan pembatasan-pembatasan dan penguasaan alat-alat         produksi yang merupakan ciri ekonomi perang. Sistem autarki       artinya setiap daerah harus mencukupi kebutuhannya sendiri       serta harus dapat menunjang kebutuhan perang. Selain itu juga     rakyat masih dibebani pekerjaan yang bersifat wajib, yaitu       rakyat dipaksa untuk dijadikan romusha.

Dampak positif pada masa pendudukan Jepang di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia adalah :

a. Didirikannya kumyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk          kepentingan bersama

b. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line        system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang    bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan

Dampak negative pada masa pendudukan Jepang di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia adalah :

a. Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial          warisan Hindia-Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang    bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi,      dan kesejahteraan rakyat

b. Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa)        untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi

c. Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan,          logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan    berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang, sehingga banyak    rakyat yang menderita kelaparan

d. Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknya      uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan        terjadinya inflasi

e. Kebijakan self sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan    terputusnya hubungan ekonomi antar daerah

Pada masa sebelum merdeka, sistem perekonomian Indonesia masih diatur oleh penjajah yang pada saat itu sangat merugikan Indonesia, karena semua sumber daya alam yang ada di Indonesia dikuras oleh para penjajah.Pada saat itu banyak masyarakat Indonesia yang dijadikan budak di negaranya sendiri.Mereka semua diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.

Negara penjajah yang paling merugikan Indonesia adalah Jepang, karena pemerintah militer Jepang melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.Kesejahteraan masyarakat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan dipasok untuk kebutuhan militer.Tidak hanya pemerintah militer Jepang yang merugikan Indonesia, pemerintah Belanda pun sangat merugikan Indonesia.Hampir seluruh kekayaan Indonesia dikuras untuk memperkaya bangsa Belanda.Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah Belanda membuat Indonesia sengsara dan rata-rata kehidupan rakyat Indonesia dibawah taraf kemiskinan.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

A. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, antara lain disebabkan oleh :

 1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena             beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.     Pada saat itu, untuk sementara waktu pemerintah Indonesia         menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu       mata uang De Javashe Bank, mata uang pemerintah Hindia-           Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6         Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for NetherlandsEast     Indies) atau pasukan Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA     di daerah-daerah yang dikuasai Sekutu. Pada bulan Oktober         1946, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan uang kertas         baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti     uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang     yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga

 2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November         1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI

 3. Kas negara kosong

 4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain :

 1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan     IR. Surachman pada bulan Juli 1946.

 2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India           (India merupakan negara yang mengalami nasib yang sama dengan     Indonesia, yaitu sama-sama pernah dijajah. Indonesia             menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India     menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),               mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan           menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke           Singapura dan Malaysia.

 3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk             memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi             masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi     dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan         administrasi perkebunan-perkebunan.

 4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19           Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang       (RERA) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke         bidang-bidang produktif.

 5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan         dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan         swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik           (mengikuti Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan           sumber kekayaan).

B. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

 1. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan         wiraswastawan pribumi dan mendorong importer nasional agar       bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi     impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya       pada importer pribumi serta memberikan kredit pada               perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat                 berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun         usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi cenderung         konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.     Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu           perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi             Perekonomian (RUP)

 2. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15     Desember 1951 lewat Undang-Undang No. 24 Tahun 1951 dengan       fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet         Sukiman)

 3. Sistem ekonomi Ali (Kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang             diprakarsai Mr. Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan         kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi, dan       pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha       swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik,         karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya     dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari             pemerintah. (Kabinet ini sangat melindungi importer pribumi,     sangat berkeinginan mengubah perekonomian dari struktur           kolonial menjadi nasional)

 4. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar,       termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak       pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan           pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih             perusahaan-perusahaan tersebut. (Kabinet Burhanudin)

C. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

 1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan         nilai uang sebagai berikut :

    - Uang kertas pecahan Rp 500,- menjadi Rp 50,-

    - Uang kertas pecahan Rp 1.000,- menjadi Rp 100,-

    - Dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,-             dibekukan

 2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap       ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam           pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi                 perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-       barang naik 400%

 3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan         uang senilai Rp 1.000,- menjadi Rp 1,-. Sehingga uang rupiah     baru mestinya dihargai 1.000 kali lipat uang rupiah lama,         tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali       lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan       angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Prioritas yang dilakukan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga orde baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang saja. Dampak negative kondisi ekonomi Indonesia pada masa orde baru antara lain :

 a. Ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi (migas)

    Migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi           anggaran belanja negara.Jadi harga migas sangat berpengaruh       bagi pendapatan negara sehingga turunnya harga minyak             mengakibatkan menurunnya pendapatan negara.

 b. Ketergantungan terhadap bantuan luar negeri

    Akibat berkurangnya pendapatan dari migas, pemerintah             melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan yang     ada, terutama yang menggunakan valuta asing.Mengusahakan         peningkatan ekspor komoditi non migas dan terakhir meminta       peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara-negara             maju.Tahun 1983, Indonesia adalah negara ketujuh terbesar         dalam jumlah hutang dan tahun 1987 naik ke peringkat             keempat.Ironisnya, di tahun 1986/1987, sebanyak 81% hutang       yang diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya.

Akhir 1970-an, proses pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”.

Mendekati pertengahan 1980-an, terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisma kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia mengahadapi tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal 1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan “structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut :

 a. Program stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen       permintaan dalam bentuk kebijakan fiscal, moneter, dan           nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan tingkat           permintaan agregat. Dalam hal ini pemerintah melakukan           berbagai kebijakan mengurangi deficit APBN dengan memotong       atau menghapus berbagai subsidi, menaikkan suku bunga uang       (kebijakan uang ketat) demi mengendalikan inflasi,               mempertahankan nilai tukar yang realistik (terutama melalui       devaluasi September 1986).

 b. Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui             peningkatan efisiensi dan alokasi sumber daya dengan cara         mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak,             subsidi, dan berbagai hambatan perdagangan, tarif, maupun         non tarif.

 c. Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk       beberapa produk baja dan bahan baku penting lain, telah           mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada saat itu.

 d. Kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui         penggalakan tabungan dan investasi. Perbaikan tabungan           pemerintah melalui reformasi fiscal, meningkatkan tabungan       masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan                 menggalakkan investasi dengan cara memberi insentif dan           melonggarkan pembatasan.

    Kebijakan menciptakan lingkungan legal yang bisa                 mendorong agar mekanisme pasar beroperasi efektif termasuk       jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya seperti     reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang menjamin         kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan           lingkungan seperti itu.

Dampak dari kebijakan tersebut cukup meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti investasi asing terus meningkat, sumber pendapatan bertambah dari sistem pajak, dan produktivitas industry yang mendukung ekspor non-migas juga meningkat. Namun hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 miliyar. Hutang inilah sebagai salah satu factor penyebab pemerintahan orde baru runtuh. Pemerintahan orde baru membangun ekonomi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi tanpa memperhatikan pondasi ekonomi yang memberikan dampak sebagai berikut :

 a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai     salah satu faktor produksi, tidak disiapkan untuk mendukung       proses industrialisasi.

 b. Barang-barang impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak       digunakan sebagai bahan baku dalam proses industry sehingga       industri Indonesia sangat bergantung pada barang impor           tersebut.

 c. Pembangunan tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah       Indonesia dank e seluruh rakyat Indonesia sehingga hanya         sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha-pengusaha       Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil       pembangunan.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Pemerintah reformasi diawali pada tahun 1998.Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya dikarenakan pemerintahan Bapak Soeharto dianggap telah banyak merugikan negara dan banyak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula US$ 1 senilai Rp 2.000,- menjadi sekitar Rp 10.000,- bahkan mencapai Rp 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan US$ 500, namun setelah tahun 1998 hanya menjadi US$ 100. Hutang negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 miliyar (US$ 20 miliyar adalah hutang komersial swasta). Pemerintah reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain yaitu :

 1. Bapak B.J Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999)

    Pada saat pemerintah presiden B.J Habibie yang mengawali masa     reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup         berarti di bidang ekonomi.Kebijakan-kebijakannya diutamakan       untuk menstabilkan keadaan politik di Indonesia.Presiden B.J     Habibie jatuh dari pemerintahannyan karena melepaskan wilayah     Timor-Timor dari Wilayah Indonesia.

 2. Bapak Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)

    Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun belum       ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan Indonesia     dari keterpurukan.Kepemimpinan Abdurrahman Wahid berakhir         karena pemerintahannya menghadapi masalah konflik antar etnis     dan antar agama.

 3. Ibu Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

    Masa kepemimpinan Ibu Megawati mengalami masalah-masalah yang     mendesak yang harus diselesaikan, yaitu pemulihan ekonomi dan     penegakkan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk         mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

     a. Meminta penundaan pembayaran hutang sebesar US$ 5,8               miliyar pada pertemuan Paris Club ke 3 dan mengalokasikan         pembayaran hutang luar negeri sebesar Rp 116,3 triliun.

     b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual           perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan           melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-           kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil               penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi             Indonesia menjadi 4,1%. Namun kebijakan ini memicu               banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual         ke perusahaan asing. Ibu Megawati bermaksud mengambil             jalan tengah dengan menjual beberapa asset negara untuk           membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang negara           tetap saja menggelembung karena pemasukan negara dari             berbagai asset telah hilang dan pendapatan negara menjadi         sangat berkurang.

 4. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang)

    Masa kepemimpinan Bapak SBY terdapat kebijakan yang sikapnya     kontroversial, yaitu :

     a. Mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan           harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya           harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke             sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang         mendukung kesejahteraan masyarakat.

     b. Kebijakan kontoversial pertama itu menimbulkan kebijakan         kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT)           bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke           tangan yang berhak menerima, dan pembagiannya menimbulkan         berbagai masalah sosial.

     c. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk               mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor           asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah             satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure             Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan         para investor dengan kepala-kepala daerah. Investasi             merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja.         Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu           ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama         investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-         undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi             asing di Indonesia, maka diharapkan jumlah kesempatan             kerja juga akan bertambah.

     d. Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)             yang dijalankan pada pemerintahan Bapak SBY mampu                 memberantas para koruptor, tetapi masih tertinggal jauh           dari jangkauan sebelumnya, karena Bapak SBY menerapkan           sistem soft law bukan hard law. Artinya, Bapak SBY tidak         menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN, sehingga           banyak terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak         akan jera dan banyak yang mengulanginya. Dilihat dari             semua itu, negara dapat dirugikan secara besar-besaran           dan sampai saat ini perekonomian negara tidak stabil.

     e. Program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar         gas (BBG) dikarenakan persediaan bahan bakar minyak (BBM)         semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.

     f. Kebijakan impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para         petani menjerit karena harga gabah menjadi anjlok atau           turun drastis.

Pada tahun 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF (International Monetary Fund).Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 juta jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Pengeluaran negara pun juga semakin membengkak dikarenakan sering terjadinya bencana alam yang menimpa negeri ini.

TUJUAN

1. Mengetahui evaluasi perekonomian Indonesia dari masa ke masa

2. Mengetahui prospek perekonomian Indonesia dari masa ke masa

3. Mengetahui resiko serta tantangan perekonomian Indonesia yang    dihadapi dari masa ke masa

4. Mengetahui hal-hal perekonomian Indonesia yang harus              diperhatikan dari masa ke masa

KESIMPULAN

Perekonomian Indonesia sejak pemerintahan masa penjajahan hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak.Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Kemiskinan yang masih ada

2. Pengangguran tingkat tinggi, dikarenakan jumlah lapangan          pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan    kerja

3. Maraknya para koruptor, karena hukum di negeri ini yang kurang    tegas (Indonesia termasuk dalam 5 negara koruptor terbesar di    dunia)

4. Masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan        penduduk miskin

5. Nilai rupiah dalam US$ 1 masih sekitar Rp 9.000,- sampai Rp      10.000,-

6. Masih memiliki hutang pada luar negeri

DAFTAR PUSTAKA

- http://bundahega.blogspot.com/2013/07/perkembangan-               perekonomian-indonesia.html

- http://ekonomikro.blogspot.com : Kebijakan Ekonomi pada Masa     Orde Lama

- http://lindyamelia.blogspot.com : Sistem Perekonomian Indonesia

- http://nissakfh.wordpress.com : Sejarah dan Sistem Perekonomian   Indonesia

- http://dcostareiza.blogspot.com : Pelaksanaan Demokrasi           Indonesia

- http://akirawijayasaputra.wordpress.com : Persamaan dan           Perbedaan Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan   Reformasi

- http://id.wikipedia.org : Sejarah Indonesia

  Dumairy, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1996.

- http://eliskomariah.blogspot.com/2013/04/perkembangan-ekonomi-   di-indonesia.html

- http://wahyubudiutami.blogspot.com: Tujuan dan Kebijakan         Ekonomi